nichenya+spasi: politik,

Capres Pilpres 2024 Ganjar Pranowo turut menyoroti wacana penambahan pos kementerian pada pemerintahan Prabowo-Gibran.Sumber : https://video.sindonews.com/play/99205/ganjar-tanggapi-rumor-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-politik-akomodasi-pasti-dilakukanBaca Juga:Wacana Penambahan Kementerian, Ganjar: Saya Politisi, Paham Politik Akomodasihttps://nasional.sindonews.com/read/1373303/12/wacana-penambahan-kementerian-ganjar-saya-politisi-paham-politik-akomodasi-1715155501--------------------Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Djarot PDIP: Silakan Bagi-bagi Kue Kekuasaanhttps://nasional.sindonews.com/read/1373117/12/wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-djarot-pdip-silakan-bagi-bagi-kue-kekuasaan-1715141105--------------------Ramai Wacana Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran, Feri Amsari: Yang Ingin Kursi Menteri sedang Resahhttps://nasional.sindonews.com/read/1372879/12/ramai-wacana-kabinet-gemoy-prabowo-gibran-feri-amsari-yang-ingin-kursi-menteri-sedang-resah-1715090702--------------------

KOMPAS.TV - Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) berpendapat soal keinginan Capres-Cawapres Terpilih, Prabowo-Gibran, untuk menambah jumlah kementerian. Jusuf Kalla berkata, jangan didasarkan pada politik akomodasi. JK pun bilang, sebelum menambah, pemerintah harus lebih dulu merevisi Undang-Undang Kementerian dan Lembaga. Pasalnya, dalam undang-undang sudah diatur jumlah kementerian maksimal hanya 34 saja. Menurutnya,…

KOMPAS.TV - Wacana Presiden Terpilih Prabowo Subianto menambah pos kementerian hingga 40, terus menuai kritik. Tak hanya soal jumlah yang melebihi ketentuan undang-undang, namun penambahan kementerian diduga untuk mengakomodasi pendukung dan calon pendukung koalisi besarnya. Untuk membahasnya lebih lengkapnya, simak dialog Kompas bersama narasumber Dahnil Anzar Simanjuntak, Juru Bicara Prabowo Subianto, Bivitri Susanti, Dosen STHI…

JAKARTA, KOMPAS.TV - Berakhirnya romantisme PDI Perjuangan, dengan Presiden Joko Widodo beserta keluarganya membuat partai berlambang banteng itu menutup pnitu, untuk mencalonkan menantu Jokowi, Bobby Nasution sebagai kepala daerah, termasuk untuk Pilgub Sumatera Utara. PDI Perjuangan mengaku, sejauh ini sudah memiliki daftar nama kader partai yang disiapkan untuk pilkada 2024. Termasuk untuk Pilgub Sumatera Utara…

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengaku akan ada rekoalisi baru setelah putusan MK yang menolak seluruh gugatan pilpres 2024. Nusron Wahid menyebut akan ada sejumlah partai pengusung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang akan bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Nusron menyebut dinamika politik akan terlihat usai putusan MK dan penetapan Prabowo-Gibran sebagai…

KOMPAS.TV - Melihat kekecewaan PDIP pada Jokowi, apakah Jokowi masih akan upayakan rekonsiliasi? PDIP tak keberatan dengan Prabowo, tapi tidak dengan Jokowi; apakah Prabowo rela meninggalkan Jokowi demi PDIP untuk aman di parlemen nanti? Sementara itu, bagaimana masa depan politik Jokowi usai pensiun nanti, jika masih retak dengan PDIP? Baca Juga Politisi PDIP, Sukur Nababan:…

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyatakan, Presiden Jokowi dan Cawapres Terpilih, Gibran Rakabuming Raka, sudah masuk ke keluarga besar Golkar. Airlangga menyatakan, selama ini Jokowi, sangat dekat dengan Partai Golkar. Sedangkan Gibran Rakabuming Raka, merupakan sosok yang direkomendasikan Golkar sebagai cawapres, melalui rampinnas resmi. Kita ulas isu ini bersama, politisi Partai Golkar,…

KOMPAS.TV - Bursa Calon Gubernur Jawa Barat masih dinamis. Sejauh ini, sudah ada beberapa nama yang berpotensi masuk bursa calon Gubernur Jawa Barat. Mulai barisan para mantan seperti Mantan Wali Kota, Mantan Bupati, hingga Mantan Gubernur Jawa Barat. Masihkah popularitas jadi pintu masuk utama di Pilgub Jabar? Akan kita bahas bersama Analis Komunikasi Politik Universitas…

KOMPAS.TV - Tiga hari lagi Mahkamah Konsitusi akan memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2024. Tudingan kecurangan dan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif dituduhkan pasangan capres-cawapres Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Apa saja yang bisa dianalisis dari gejolak politik yang terjadi di luar ruang sidang jelang putusan hakim konstitusi dalam sengketa hasil pilpres 2024? Simak pembahasannya…

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pameran seni rupa yang berjudul "Melik Nggendong Lali" karya Butet Kartaredjasa merupakan bentuk kritik sosial politik melalui sebuah karya. Butet menampilkan karya-karyanya di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, mulai 26 April hingga 25 Mei 2024. "Pameran ini sudah saya siapkan 2 tahun lalu dan sudah disetujui, didapat tanggalnya melalui proses kurasi oleh para…

KOMPAS.TV - Meski belum ada ketegasan, namun sinyal PDIP memilih sikap oposisi semakin kuat usai Ganjar Pranowo mendeklarasikan beroposisi yang juga di amini Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto. Lantas, bagaimana kekuatan oposisi jika nantinya PDI-P memilih oposisi? Seperti apa kontrol terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang? Kita perbincangkan dengan Politisi PDI-P, Deddy Sitorus dan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia,…

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tak masalah jika Prabowo merangkul partai politik lain untuk bergabung dalam koalisi, namun AHY mengingatkan pentingnya soliditas dan kekompakan koalisi hingga akhir pemerintahan. AHY mendukung niat Prabowo untuk memperkuat koalisi di pemerintahan dan parlemen. Partai Demokrat pun sudah komitmen akan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran agar…

JAKARTA, KOMPAS.TV - Beberapa saat lalu Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan sengketa hasil pilpres yang diajukan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Mahfud. Putusan dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan hari ini, Senin (22/4/2024). Beberapa dalil yang dinyatakan tidak beralasan menurut hukum antara lain soal politisasi bantuan sosial, cawe-cawe ataupun intervensi Presiden…