nichenya+spasi: isu

Henti berbalah, fokus selesai isu masyarakat India KKB, kata Santiago

0
Henti berbalah, fokus selesai isu masyarakat India KKB, kata Santiago
Serangan politik berterusan antara pemimpin menghalang pembangunan masyarakat India di Kuala Kubu Baharu, kata bekas Ahli Parlimen Klang, Charles SantiagoLaporan Lanjut: https://www.freemalaysiatoday.com/category/bahasa/tempatan/2024/05/01/henti-berbalah-fokus-selesai-isu-masyarakat-india-kkb-kata-santiago/Read More: https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2024/05/01/stop-bickering-focus-on-solutions-for-indian-community-in-kkb-says-santiago/Free Malaysia Today is an independent, bi-lingual news portal with a focus on Malaysian current affairs. Subscribe to our channel - http://bit.ly/2Qo08ry ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Check us out at https://www.freemalaysiatoday.comFollow FMT on Facebook: https://bit.ly/49JJoo5Follow FMT…

Pengamat Politik, Airlangga Pribadi Buka Suara soal Isu Jokowi dan juga Gibran Masuk Golkar

0
Pengamat Politik, Airlangga Pribadi Buka Suara soal Isu Jokowi dan juga Gibran Masuk Golkar
JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyatakan, Presiden Jokowi dan Cawapres Terpilih, Gibran Rakabuming Raka, sudah masuk ke keluarga besar Golkar. Airlangga menyatakan, selama ini Jokowi, sangat dekat dengan Partai Golkar. Sedangkan Gibran Rakabuming Raka, merupakan sosok yang direkomendasikan Golkar sebagai cawapres, melalui rampinnas resmi. Kita ulas isu ini bersama, politisi Partai Golkar,…

Soal Isu 40 Kementerian, Jusuf Kalla ke Prabowo Gibran: Jangan Hanya Politik Akomodasi

0
Soal Isu 40 Kementerian, Jusuf Kalla ke Prabowo Gibran: Jangan Hanya Politik Akomodasi
KOMPAS.TV - Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) berpendapat soal keinginan Capres-Cawapres Terpilih, Prabowo-Gibran, untuk menambah jumlah kementerian. Jusuf Kalla berkata, jangan didasarkan pada politik akomodasi. JK pun bilang, sebelum menambah, pemerintah harus lebih dulu merevisi Undang-Undang Kementerian dan Lembaga. Pasalnya, dalam undang-undang sudah diatur jumlah kementerian maksimal hanya 34 saja. Menurutnya,…